Segera Disahkan Berikut Pasal-pasal RUU KUHP yang Kontroversial

Beberapa hari lagi, Indonesia akan segera memiliki KUHP baru—dimana ini menggantikan KUHP dari penjajahan Belanda. Walau begitu, RUU KUHP ini malah menuai kontroversi dengan pro dan kontra yang ada sebelum disahkan. Lalu pasal-pasal apa saja yang akan segera disahkan tersebut?

Berikut sebagian pasal-pasal yang dinilai kontroversial yang dikutip dari draft RUU KUHP versi 15 September 2019, Jumat (20/9/2019):

1. Pasal Penghinaan Presiden (Pasal 218 ayat 1)

Pasal ini berbunyi:

Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

 

Menyerang kehormatan atau harkay dan martabat diri dimaksud dengan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

 

2. Pasal Aborsi

Pasal Aborsi tidak menghapus UU Kesehatan terkait aborsi (Pasal 77 UU Kesehatan). Semua bentuk aborsi prinsipnya merupakan bentuk pidana dan pelaku yang terlibat dipenjara. Namun RUU KUHP ini memberikan pengecualian bagi korban perkosaan dan juga tenaga medisnya tidak dipidana.

 

3. Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana

RUU KUHP yang akan disahkan, meluaskan makna zina. Terdapat pada pasa 417 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

 

4. Pasal Pencabulan Sesama Jenis

Pasal Pencabulan, apda RUU KUHP semakin diluaskan maknanya. Dalam draft tersebut dikenakan kepada pencabulan sesama jenis. Pada pasa 421 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

 

 

 

5. Pasal Kecerobohan Memelihara Hewan

Pasal 340 pada RUU KUHP berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (denda maksimal Rp 10 juta-red), setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.

 

6. Pelaku Kumpul Kebo Dipidana 6 Bulan

Pelaku kumpul kebo dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp 10 juta).

 

7. Gelandangan Didenda Rp 1 Juta

RUU KUHP juga mengancam gelandangan dengan denda maksimal Rp 1 juta. Diketahui, ancaman tersebut juga sudah berlaku di berbagai daerah. Di ibu kota, gelandangan terkena denda maksimal Rp 20 juta. Di Pekanbaru, maksimal didenda Rp 50 juta.

 

8. Hukum Adat

RUU KUHP juga mengakui adalanya hukum adat, karena untuk memeuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia sendiri masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yag bersangkutan. Dalam kasus ini, hakim menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang ahrus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

 

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-4713872/h-4-ini-pasal-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-segera-disahkan-dpr/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *